beritax.id – Fraksi PKS mencopot Mardani Ali Sera dari posisi Ketua BKSAP dan menggantikannya dengan Syahrul Aidi melalui rapat pleno yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pergantian ini dijelaskan sebagai langkah internal karena Mardani harus fokus pada tugas pemenangan, yang dianggap tidak dapat disandingkan dengan agenda luar negeri BKSAP yang padat. Syahrul menegaskan bahwa dinamika global menuntut diplomasi parlemen yang lebih aktif, terutama terkait isu kemanusiaan Gaza dan Sudan.
Partai X Ingatkan Fungsi Negara dan Tanggung Jawab DPR
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan kembali bahwa tugas negara selalu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menyoroti bahwa keputusan pergantian jabatan strategis tidak boleh berorientasi pada kepentingan internal partai. Jabatan publik harus dijalankan sebagai amanah rakyat, bukan alat mobilisasi internal. Menurutnya, pemimpin BKSAP harus dipilih berdasarkan kapasitas diplomasi, bukan penyesuaian.
Prayogi menekankan bahwa pejabat bukan penguasa tetapi pekerja rakyat yang menerima mandat terbatas untuk menyejahterakan rakyat. Prinsip Partai X menyebut negara harus bekerja transparan, efektif, dan mengutamakan hak publik. Setiap keputusan lembaga harus berdampak pada kualitas pengawasan, bukan hanya rotasi administratif. Karena itu, DPR wajib memastikan pengawasannya berjalan kuat, independen, dan bebas konflik kepentingan.
Solusi Partai X untuk Memperkuat Pengawasan dan Diplomasi Parlemen
Partai X menawarkan solusi perbaikan berupa peningkatan standar etika komunikasi pejabat, evaluasi kinerja diplomasi parlemen, dan kewajiban pelaporan publik secara terbuka. Selain itu, Partai X mendorong penguatan kapasitas kelembagaan agar fungsi BKSAP tidak terpengaruh dinamika partai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Prayogi menegaskan rakyat tidak membutuhkan sekadar pergantian posisi, tetapi peningkatan kualitas pengawasan terhadap pemerintah. DPR harus menjadi lembaga yang berbicara untuk rakyat, bukan kelompok internal. Ia menekankan bahwa hanya pengawasan kuat dan komunikasi pejabat yang empatik. Adapun yang dapat menjaga kepercayaan publik serta memastikan negara menjalankan tugas konstitusionalnya dengan benar.
