beritax.id — Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi saksi lahirnya semangat baru kerja sama antardaerah. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggelar pengukuhan pengurus masa bakti 2025–2029 dan rapat gubernur seluruh Indonesia di Kantor Kemenko 1 IKN, Selasa (11/11/2025). Acara tersebut menandai babak baru sinergi antarprovinsi dalam memperkuat pemerataan pembangunan nasional. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud resmi dikukuhkan sebagai Ketua APPSI periode 2025–2029 oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.
Dalam sambutannya, Rudy menegaskan APPSI akan menjadi ruang kolaborasi antardaerah untuk membangun ekonomi tangguh dan merata. “Setiap provinsi harus berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. APPSI hadir untuk memastikan hal itu,” ujarnya.
Daerah Jadi Mitra Strategis Pemerintah Pusat
Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai mitra strategis pemerintah pusat. Menurutnya, keberhasilan visi Indonesia Emas 2045 tidak mungkin dicapai tanpa kontribusi nyata dari seluruh daerah. “Potensi di setiap provinsi harus diarahkan untuk kepentingan lintas generasi. APPSI adalah wadah memperkuat peran strategis itu,” kata Akhmad.
Ia juga menegaskan, arah kerja APPSI sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang pembangunan nasional yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama kebijakan publik.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono turut menegaskan bahwa kehadiran para gubernur di IKN adalah simbol pemerataan pembangunan. “Pembangunan Nusantara adalah kerja kolektif. Semangat kolaborasi ini harus menjadi fondasi Indonesia yang berkeadilan,” ujarnya.
Partai X: Kolaborasi Tak Boleh Menyisakan Ketimpangan
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menilai semangat kolaborasi antarprovinsi harus dijaga agar tidak melahirkan ketimpangan baru.
“Kolaborasi itu harus adil. Jangan sampai pembangunan di satu wilayah justru memperlebar jurang kesejahteraan di wilayah lain,” kata Rinto.
Ia menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Artinya, kolaborasi antardaerah bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemerataan keadilan ekonomi dan sosial,” tegasnya.
Menurut Rinto, pembangunan tanpa keadilan akan menciptakan ketimpangan struktural yang sulit diperbaiki. “Negara harus memastikan bahwa hasil pembangunan di IKN dan daerah lain benar-benar kembali ke rakyat,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Keadilan, Kemandirian, dan Pemerataan
Partai X menegaskan bahwa semangat pembangunan nasional harus berpijak pada tiga prinsip dasar partai, yaitu keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks APPSI, prinsip-prinsip tersebut berarti setiap daerah harus memiliki akses yang setara terhadap sumber daya nasional. “Pemerintah pusat tidak boleh memonopoli arah pembangunan. Daerah harus punya ruang untuk menentukan prioritas sesuai potensi masing-masing,” ujar Rinto.
Partai X juga menekankan pentingnya transparansi fiskal dan distribusi anggaran yang berkeadilan antara pusat dan daerah.
Solusi Partai X: Kolaborasi yang Adil dan Produktif
Untuk memastikan kolaborasi antardaerah berjalan efektif dan merata, Partai X menawarkan tiga langkah konkret:
Pertama, membangun sistem alokasi dana berbasis kebutuhan nyata daerah, bukan sekadar ukuran administratif atau kekuasaan. Kedua, mengembangkan pusat data kolaboratif nasional agar setiap daerah dapat berbagi inovasi, kebijakan, dan sumber daya tanpa diskriminasi. Ketiga, memperkuat peran APPSI sebagai penghubung strategis antara pusat dan daerah, bukan sekadar forum seremonial.
“Jika kolaborasi dijalankan dengan prinsip keadilan, maka pembangunan akan membawa kemakmuran yang merata,” tegas Rinto.
Penutup: IKN Harus Jadi Simbol Pemerataan, Bukan Simbol Ketimpangan
Partai X menilai, kehadiran APPSI di IKN bukan hanya momentum administratif, tetapi juga ujian moral bagi arah pembangunan nasional. “IKN harus menjadi simbol pemerataan, bukan simbol ketimpangan baru. Itulah ukuran keberhasilan kolaborasi sejati,” kata Rinto menutup pernyataannya.
Bagi Partai X, pembangunan hanya bermakna jika hasilnya dirasakan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kolaborasi antardaerah harus menjadi jalan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
