beritax.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Penyelidikan mencakup indikasi penggelembungan anggaran serta penjualan lahan negara untuk kepentingan proyek.
“Ada oknum yang menjual tanah milik negara kembali ke negara,” ujar Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (10/11/2025). Ia menyebut lahan tersebut dijual dengan harga tidak wajar, bahkan jauh di atas harga pasar.
Padahal, lahan negara yang digunakan untuk proyek pemerintah seharusnya tidak perlu dibayar lagi oleh negara. “Kalau pembayarannya tidak wajar, mark up, dan tanahnya milik negara, uang itu harus dikembalikan,” tegas Asep.
KPK juga menemukan praktik manipulasi harga hingga sepuluh kali lipat dari nilai semestinya. Kasus ini diselidiki sejak awal 2025 dan kini memasuki tahap pendalaman data dan keterangan saksi.
Partai X: Negara Lemah Hadapi Mafia Tanah
Partai X menilai kasus ini menunjukkan lemahnya kontrol negara terhadap aset publik. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan negara gagal melindungi kekayaan rakyat.“Tanah negara dijual lagi ke negara, rakyat malah dibiarkan menanggung akibatnya,” ujarnya.
Menurut Rinto, praktik semacam ini menggambarkan betapa hukum belum berpihak pada rakyat.Ia mengingatkan kembali tiga tugas utama negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Kalau yang dijaga justru kepentingan oknum, untuk apa negara ada?” tegasnya.
Partai X menilai korupsi proyek nasional seperti Whoosh harus dibongkar sampai akar-akarnya. “Ini bukan hanya soal uang, tapi soal moral penyelenggara negara,” tambah Rinto.
Prinsip Negara Menurut Partai X
Partai X menegaskan bahwa pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan pemilik negara. “Rakyat adalah raja, pejabat hanyalah pekerja rakyat,” tegas Rinto mengutip prinsip Partai X.
Negara memiliki tiga unsur: wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanya sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk melayani.
Dalam analogi Partai X, negara diibaratkan seperti bus. Rakyat adalah pemiliknya, dan pemerintah hanya sopir yang wajib membawa ke tujuan. “Kalau sopirnya menyeleweng, pemilik berhak menggantinya,” ujarnya.
Menurut Partai X, negara harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Solusi Partai X: Reformasi Hukum dan Birokrasi Digital Antikorupsi
Partai X menawarkan sejumlah langkah konkret agar korupsi dan kebocoran aset negara tidak terulang.
Pertama, reformasi hukum berbasis kepakaran untuk memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum. Kedua, digitalisasi pengelolaan aset negara agar transaksi tanah dan proyek publik bisa diaudit terbuka.
Ketiga, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional moral bangsa, bukan sekadar slogan kekuasaan. Keempat, pendidikan moral dan berbasis Pancasila wajib bagi ASN dan pejabat publik.
Kelima, Musyawarah Kenegarawanan Nasional oleh empat pilar bangsa intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya untuk menyusun arah pembangunan yang berkeadilan dan berintegritas.
Penutup: Negara Harus Tegak di Atas Kebenaran
Partai X menegaskan, penegakan hukum harus tegas terhadap siapa pun yang merampas hak rakyat. “Kalau tanah negara bisa dijual, maka kedaulatan rakyat sedang dilecehkan,” tegas Rinto.
Ia menilai, proyek besar seperti Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan, bukan sumber korupsi. “Negara tak boleh buta terhadap kecurangan atas nama pembangunan,” katanya.
Partai X menutup pernyataannya dengan pesan moral. “Negara kuat bukan karena proyek besar, tapi karena kejujuran para pelayan rakyatnya.”
