beritax.id — Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan kembali hakikat sejati dari keberadaan negara. Ia menyampaikan, tugas negara tidak boleh melenceng dari nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Menurutnya, krisis moral dalam kepemimpinan nasional saat ini berakar dari hilangnya kesadaran akan nilai Ketuhanan sebagai fondasi etika bernegara. Banyak kebijakan publik dibuat hanya untuk kepentingan jangka pendek, bukan untuk kemaslahatan rakyat. “Ketika nilai Ketuhanan hanya jadi retorika, kekuasaan berubah menjadi panggung kesombongan,” ujarnya.
Negara Harus Berdiri di Atas Fondasi Ketuhanan
Partai X berpandangan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sekadar sila pertama dalam Pancasila, tetapi sumber moral seluruh sistem kenegaraan. Nilai Ketuhanan adalah cahaya yang menuntun arah kebijakan, memastikan setiap tindakan negara berpihak pada kebenaran dan keadilan.
Rinto mengingatkan, pemimpin yang tidak berakar pada nilai Ketuhanan cenderung menyeleweng dari amanah rakyat. “Kekuasaan tanpa iman akan menindas, dan kebijakan tanpa nilai akan kehilangan makna,” katanya.
Menurut prinsip Partai X, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Maka, tanggung jawab moral pemerintah tidak berhenti pada administratif dan ekonomi, tetapi juga pada tanggung jawab spiritual.
Prinsip Partai X: Pemerintah Adalah Pelayan, Rakyat Adalah Raja
Partai X menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara, sementara pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Dalam dokumen prinsip Partai X disebutkan, pejabat publik bukanlah penguasa, melainkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja untuk kepentingan rakyat.
Etika pelayanan publik yang berlandaskan Ketuhanan berarti setiap pejabat harus mengingat tanggung jawab spiritual di balik jabatannya. “Ketika rakyat adalah raja, maka pejabat adalah pelayan yang wajib tunduk pada nilai keadilan dan kemanusiaan,” ungkap Rinto.
Prinsip ini sejalan dengan sila-sila Pancasila yang saling berhubungan satu sama lain. Ketuhanan yang sejati akan melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab, memupuk persatuan, meneguhkan hikmat kebijaksanaan, dan mengantarkan bangsa menuju keadilan sosial.
Solusi Partai X: Mengembalikan Moral Ketuhanan dalam Tata Negara
Sebagai langkah solutif, Partai X menawarkan peta jalan moral dan struktural untuk mengembalikan etika Ketuhanan dalam sistem kenegaraan.
Pertama, Musyawarah Kenegarawanan Nasional harus digelar melibatkan empat pilar bangsa kaum intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya sebagai ruang perumusan ulang arah moral dan ideologis negara. Forum ini menjadi sarana untuk menyatukan visi kebangsaan berbasis Ketuhanan dan kemanusiaan.
Kedua, Partai X mendorong Amandemen Kelima UUD 1945 untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menegaskan nilai Ketuhanan sebagai dasar hukum tertinggi dalam perumusan kebijakan publik.
Ketiga, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai lembaga transisi yang memastikan arah kebijakan negara berjalan sesuai nilai Ketuhanan dan keadilan sosial.
Selain itu, pendidikan moral dan berbasis Pancasila harus diterapkan di sekolah-sekolah. Pendidikan ini penting agar generasi muda tumbuh sebagai warga negara yang beriman, beradab, dan memahami tanggung jawab spiritual dalam bernegara.
Partai X juga mendorong reformasi birokrasi digital untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sistem digital akan memperkuat transparansi, memperpendek jalur pelayanan publik, serta memastikan kebijakan dijalankan sesuai jujur, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan.
Partai X: Dari Spirit Ketuhanan Menuju Peradaban Keadilan
Partai X percaya, bangsa ini akan bangkit jika seluruh elemen negara menjadikan Ketuhanan sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak. Ketuhanan bukan sekadar simbol di ruang publik atau pembuka pidato kenegaraan, melainkan prinsip hidup yang mengarahkan setiap keputusan.
Pemimpin sejati bukanlah mereka yang pandai berjanji, tetapi yang berani menjaga amanah. Ketika nilai Ketuhanan menjadi fondasi etika bernegara, maka keadilan sosial bukan lagi cita-cita, melainkan kenyataan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
Seperti disampaikan Rinto Setiyawan, tugas negara sejati adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan iman, bukan dengan ambisi. Negara yang beriman akan melahirkan pemerintahan yang adil, dan pemerintahan yang adil akan melahirkan rakyat yang sejahtera.
