beritax.id — Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan kembali hakikat sejati tugas negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Menurutnya, kekuatan sejati bangsa bukan terletak pada kecanggihan senjata, tetapi pada moral dan kesadaran rakyatnya. Ia menilai, pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada ketahanan moral masyarakat. Bangsa yang bermoral kuat tidak mudah dipecah, tidak mudah dijajah, dan tidak mudah dikendalikan oleh kepentingan asing. “Tanpa moral rakyat yang kuat, senjata hanya menjadi besi tanpa jiwa,” tegasnya.
Negara Kuat Dimulai dari Moral Rakyat yang Berdaulat
Partai X menegaskan bahwa kekuatan bangsa harus berakar dari kesadaran moral dan spiritual rakyat. Dalam pandangan Partai X, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan bersama.
Karena itu, tugas utama negara bukan hanya membangun kekuatan fisik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebangsaan, kejujuran, solidaritas, dan tanggung jawab moral. “Senjata melindungi batas wilayah, tapi moral melindungi arah bangsa,” jelas Rinto.
Ia menilai, krisis moral yang melanda birokrasi, pemerintahan, dan hukum hari ini telah melemahkan sendi pertahanan bangsa dari dalam. Ketika korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan dibiarkan, maka sesungguhnya bangsa sedang meruntuhkan pertahanannya sendiri.
Ketuhanan Sebagai Dasar Pertahanan Moral Bangsa
Partai X menempatkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai fondasi utama dalam membangun pertahanan moral bangsa. Ketuhanan, menurut Partai X, bukan sekadar keyakinan spiritual, tetapi pedoman moral bagi seluruh perilaku negara dan masyarakat.
Dalam dokumen prinsipnya, Partai X menegaskan bahwa sila pertama harus menjadi cahaya yang menerangi seluruh kebijakan negara. Ketika pemimpin beriman dan sadar tanggung jawabnya kepada Tuhan, maka kebijakan yang dihasilkan akan berpihak kepada rakyat dan menjauh dari kesewenang-wenangan.
“Ketuhanan adalah benteng pertama bangsa. Bangsa yang melupakan Tuhan akan kehilangan arah moral dan pada akhirnya kehilangan kedaulatan,” ujar Rinto.
Ketuhanan yang sejati, lanjutnya, akan melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan kebijaksanaan dalam pemerintahan. Dalam konteks pertahanan, nilai Ketuhanan melahirkan rasa tanggung jawab untuk menjaga bangsa bukan karena kekuasaan, tetapi karena iman dan cinta tanah air.
Prinsip Partai X: Pemerintah Sebagai Pelayan, Rakyat Sebagai Pemilik Kedaulatan
Partai X berpandangan bahwa kekuatan moral negara juga ditentukan oleh kesadaran bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan dan pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Pejabat publik bukan pejabat yang berkuasa, melainkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja untuk rakyat.
Dalam sistem seperti ini, setiap pejabat harus berperilaku sebagai pelayan yang bertanggung jawab secara moral dan hukum. Pelayanan publik harus dijalankan secara jujur, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. “Negara yang kuat adalah negara yang pemerintahnya takut berbuat salah kepada rakyat,” tegas Rinto.
Prinsip ini juga menegaskan bahwa negara bukanlah rezim, dan rezim bukanlah negara. Negara adalah entitas permanen yang harus dijaga dari ambisi individu atau kelompok yang ingin menguasai kekuasaan tanpa batas.
Solusi Partai X: Membangun Pertahanan Moral Bangsa
Sebagai langkah solutif, Partai X menawarkan strategi nasional untuk memperkuat pertahanan bangsa melalui pembangunan moral, pendidikan, dan sistem kenegaraan yang berkeadilan.
Pertama, Musyawarah Kenegarawanan Nasional harus digelar dengan melibatkan empat pilar bangsa kaum intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya guna merumuskan visi nasional berbasis nilai moral dan spiritual bangsa. Musyawarah ini akan menjadi momentum untuk menyatukan kembali arah perjuangan bangsa dalam kerangka Pancasila.
Kedua, Amandemen Kelima UUD 1945 perlu dilakukan untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan memastikan nilai Ketuhanan dan moralitas dijadikan dasar penyusunan kebijakan publik di semua bidang.
Ketiga, Partai X mengusulkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang bertugas mengawal transisi dan menjamin pelaksanaan kebijakan yang berbasis moral dan kedaulatan rakyat.
Selain itu, reformasi hukum berbasis kepakaran dan digitalisasi birokrasi menjadi langkah penting untuk membasmi korupsi serta memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hukum harus berpihak pada kebenaran dan keadilan, bukan pada kekuasaan.
Pendidikan moral dan berbasis Pancasila juga harus diperkuat di semua jenjang sekolah. Dengan begitu, generasi muda tumbuh sebagai warga negara yang berkarakter, bermoral, dan sadar tanggung jawab kebangsaan.
Partai X: Kekuatan Bangsa Lahir dari Jiwa, Bukan Hanya dari Senjata
Partai X menegaskan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang berjiwa besar dan bermoral tinggi. Senjata hanya menjadi pelengkap jika rakyat memiliki kesadaran moral yang kokoh.
“Senjata bisa direbut, tapi moral yang kuat tidak bisa dihancurkan. Itulah kekuatan sejati bangsa,” ujar Rinto menutup pernyataannya.
Partai X percaya, masa depan Indonesia akan ditentukan bukan oleh besarnya anggaran pertahanan, tetapi oleh keteguhan nilai Pancasila yang hidup di hati rakyat. Negara yang berjiwa Ketuhanan, berperilaku adil, dan memimpin dengan kebijaksanaan adalah benteng sejati kedaulatan bangsa.
Dalam semangat kritis, obyektif, dan solutif, Partai X menyerukan kebangkitan moral nasional agar kekuatan bangsa tidak hanya diukur dari senjata, tetapi dari jiwa rakyat yang beriman, berilmu, dan berkeadilan.
