beritax.id — Langkah Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, yang berencana menemui Kapolda Sumbar untuk menindak pelaku penyelewengan BBM bersubsidi mendapat sorotan dari Partai X. Bagi Partai X, persoalan ini bukan sekadar soal penegakan hukum, tapi soal keadilan sosial bagi rakyat yang menjadi korban sistem distribusi energi yang lemah.
Modus Lama, Penderitaan Baru
Andre Rosiade menegaskan bahwa modus penyelewengan BBM bersubsidi kerap dilakukan dengan kendaraan tangki modifikasi. Praktik ini, kata dia, merugikan masyarakat dan bisa menyebabkan kelangkaan BBM di daerah.
“Saya bersama Pertamina akan berkoordinasi dengan Kapolda Sumbar soal penegakan hukum bagi pelaku penyelewengan BBM subsidi ini,” ujarnya saat melakukan sidak di salah satu SPBU di Padang, Minggu (9/11/2025).
Namun, bagi Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan penindakan semata. Ia menegaskan bahwa akar persoalan terletak pada kegagalan negara melindungi dan melayani rakyatnya.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi kalau rakyat masih antre BBM, sementara yang menikmati justru para penyeleweng, artinya negara gagal melaksanakan fungsi dasarnya,” tegas Prayogi.
BBM Bersubsidi: Simbol Keadilan yang Dirusak
Menurut Prayogi, subsidi energi seharusnya menjadi wujud nyata kehadiran negara untuk menolong rakyat kecil. Namun, lemahnya pengawasan dan ketidakadilan dalam distribusi justru menjadikan subsidi sebagai lahan permainan segelintir pihak.
“Setiap liter BBM bersubsidi yang diselewengkan, sama saja merampas hak rakyat miskin untuk hidup lebih layak,” ujarnya.
Ia menilai, pemblokiran 3.500 nomor polisi kendaraan oleh Pertamina bukan prestasi, tetapi cermin dari lemahnya kontrol sistemik pemerintah. “Kalau sistemnya kuat, tidak mungkin ribuan kendaraan bisa main seperti itu,” tambahnya.
Prinsip Partai X: Energi untuk Kesejahteraan Rakyat
Partai X menegaskan, energi bukan sekadar komoditas, tetapi sumber daya strategis yang harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Dalam prinsip Partai X, subsidi energi harus dikelola dengan asas keadilan, transparansi, dan efisiensi sosial.
“Subsidi tidak boleh jadi ajang korupsi dan kolusi di tingkat distribusi. Ia adalah hak rakyat yang harus dijaga,” tutur Prayogi.
Solusi Partai X: Reformasi Distribusi dan Transparansi Energi
Partai X menawarkan solusi konkret berbasis prinsipnya agar penyelewengan BBM bersubsidi tidak berulang:
- Digitalisasi penuh sistem distribusi BBM, dengan keterlibatan publik dalam pemantauan melalui aplikasi terbuka.
- Audit rutin terhadap SPBU dan jalur distribusi, dengan hasil diumumkan secara publik agar transparan.
- Pemberdayaan masyarakat desa dan nelayan, agar mereka dapat mengakses BBM bersubsidi tanpa perantara spekulan.
- Penegakan hukum yang berpihak kepada keadilan sosial, bukan sekadar hukuman administratif tanpa efek jera.
- Transparansi kuota dan harga BBM bersubsidi per wilayah, agar publik tahu siapa penerima manfaat sesungguhnya.
Prayogi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masalah BBM bersubsidi bukan hanya persoalan ekonomi, tapi persoalan moral kekuasaan.
“Negara yang adil adalah negara yang menjaga agar hak rakyat kecil tidak dirampas oleh permainan orang besar. BBM bersubsidi itu bukan hadiah, tapi hak rakyat yang harus dijaga sampai ke titik terakhir distribusi,” pungkasnya.
