Surabaya, 10 November 2025 — Sekolah Negarawan resmi mendeklarasikan Pembentukkan Sekretariat Musyawarah Kenegarawanan melalui Sinau Kebangsaan sebagai gerakan pembelajaran publik yang bertujuan menata ulang sistem ketatanegaraan Indonesia dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Deklarasi ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan yang menghadirkan para penggerak kebangsaan, akademisi, serta peserta diskusi lintas generasi.
Deklarasi tersebut meneguhkan berdirinya Sekolah Negarawan sebagai wadah intelektual, moral, dan kebudayaan. Hal ini yang berkomitmen melahirkan insan-insan negarawan yang berpikir jernih, berjiwa luhur, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Dalam naskah deklarasi, Sekolah Negarawan menetapkan dua agenda besar:
1. Pembentukan Sekretariat Musyawarah Kenegarawanan.
Sebagai pusat dialog lintas generasi dan lintas sektor, tempat perumusan gagasan-gagasan kebangsaan yang bertumpu pada tradisi musyawarah bangsa.
2. Mengembalikan kedaulatan rakyat.
Melalui penguatan kesadaran beretika, peningkatan partisipasi publik, dan memastikan setiap arah kebijakan negara berpijak pada kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.
Latar Belakang: Menegaskan Hilangnya Kedaulatan Rakyat
Deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) Sekolah Negarawan yang mengevaluasi kondisi ketatanegaraan Indonesia. FGD tersebut mengidentifikasi sejumlah persoalan krusial, di antaranya:
- Kedaulatan rakyat dinilai melemah sejak amandemen ketiga UUD.
- Dominasi oligarki dan kepentingan ekonomi dalam sistem kenegaraan.
- Perlunya koreksi mendasar terhadap struktur kelembagaan agar negara kembali menyejahterakan rakyat.
Berbagai tokoh turut menyampaikan pandangan. Guru Gembul menegaskan pentingnya Sekolah Negarawan menjadi kekuatan besar yang mampu melawan dominasi oligarki. Rinto Setiyawan mengingatkan bahwa perubahan harus berasal dari agenda rakyat sendiri, bukan mengikuti agenda pihak luar, serta menggambarkan negara ideal sebagai keluarga yang harmonis. Dr. Alessandro Rey menekankan bahwa kesejahteraan rakyat adalah indikator sah kedaulatan, dan konstitusi harus terbuka untuk perubahan bila belum menghasilkan kesejahteraan.
FGD juga menyoroti risiko disfungsi kelembagaan bila perubahan dilakukan tanpa budaya matang, sehingga diperlukan peta jalan yang jelas serta penguatan tradisi kebangsaan.
Arah Baru: Menyiapkan Amandemen Kelima UUD
Sebagai langkah konkret, Sekolah Negarawan sedang merumuskan Draft Amandemen Kelima UUD sebagai upaya pembenahan konstitusi dan penyelarasan kembali arah ketatanegaraan dengan tujuan menyejahterakan rakyat. FGD menyepakati perlunya membangun jejaring nasional yang kuat untuk mengawal agenda tersebut secara berkelanjutan.
Deklarasi yang dibacakan pada 10 November 2025 ini menjadi tonggak moral bagi gerakan Sinau Kebangsaan untuk:
- Mengembalikan negara sebagai milik rakyat.
- Memperkuat budaya musyawarah.
- Serta menegakkan prinsip bahwa negara dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan deklarasi ini, Sekolah Negarawan menegaskan diri sebagai gerakan yang tidak hanya berpijak pada kajian intelektual, namun juga sebagai kekuatan moral yang bertekad memperbaiki ketatanegaraan Indonesia melalui jalan musyawarah, nilai luhur bangsa, dan keberpihakan penuh pada rakyat.
“Sekolah Negarawan, Shikshayati Rajanitividam,” demikian ikrar yang ditegaskan dalam deklarasi.
