beritax.id – Gelombang penolakan terhadap formulasi kenaikan upah minimum 2026 semakin menguat. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menegaskan sikap menolak skema yang dirancang pemerintah dan pengusaha. Mereka menilai kebijakan baru tersebut tidak berpihak kepada buruh dan cenderung menekan kesejahteraan pekerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, perjuangan buruh di seluruh Indonesia berpatokan pada tuntutan kenaikan upah sebesar 8,5 sampai 10,5 persen. Ia menilai rencana Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan tanpa dialog dengan buruh merupakan langkah keliru dan tidak transparan.
Partai X Serukan Keadilan bagi Pekerja
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa isu upah bukan sekadar angka statistik, melainkan ukuran keadilan sosial. “Tugas negara itu tiga, loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau buruh tidak bisa hidup layak, negara sedang lalai,” ujar Prayogi.
Ia menilai, formula upah yang tidak mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak akan memperlebar jurang ketimpangan. Pemerintah, kata dia, seharusnya hadir sebagai penyeimbang antara kepentingan pengusaha dan kesejahteraan pekerja, bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi di atas penderitaan rakyat.
Prinsip Partai X: Keadilan dalam Pembangunan
Partai X menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan martabat pekerja. Prinsip “pembangunan untuk kesejahteraan rakyat” harus menjadi dasar setiap kebijakan ketenagakerjaan. Negara berkewajiban menciptakan sistem ekonomi yang manusiawi, di mana produktivitas dan kesejahteraan berjalan seiring.
Dalam pandangan Partai X, upah layak bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan bentuk penghargaan terhadap kerja keras rakyat. Bila daya beli buruh turun, roda ekonomi nasional pun akan melambat. Kesejahteraan pekerja harus menjadi pendorong utama pertumbuhan, bukan korban kebijakan efisiensi semu.
Solusi Partai X: Upah Berkeadilan dan Partisipatif
Partai X menawarkan tiga langkah konkret. Pertama, meninjau ulang formula pengupahan agar mengacu pada indeks kebutuhan hidup layak dan pertumbuhan ekonomi aktual. Kedua, memperkuat mekanisme dialog sosial tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh agar kebijakan tidak sepihak. Ketiga, memastikan perlindungan buruh melalui pengawasan ketat terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban upah minimum.
Menurut Prayogi, dengan langkah ini, negara dapat menegakkan prinsip keadilan sosial yang sejati. “Negara tidak boleh berdiri di sisi pemodal, tapi di sisi rakyat pekerja,” tegasnya.
Partai X menilai bahwa kesejahteraan buruh bukan hadiah, tetapi hak konstitusional yang harus dijamin negara. Reformasi upah harus dilakukan dengan transparan, adil, dan berorientasi pada rakyat.
“Janji tanpa tindakan hanya menambah luka sosial. Kenaikan nyata bagi buruh adalah bentuk pelayanan sejati negara kepada rakyatnya,” pungkas Prayogi.
