beritax.id – Sidang lanjutan dugaan pelanggaran etik terhadap anggota DPR nonaktif Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Patrio kembali digelar oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Senin (3/11/2025). Dalam sidang itu, Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Suprihatini, menjadi saksi dan menegaskan tidak ada pembahasan mengenai kenaikan gaji DPR dalam Sidang Tahunan MPR dan sidang bersama DPD pada 15 Agustus lalu.
“Tidak ada pembahasan kenaikan gaji dan tunjangan DPR pada pelaksanaan sidang 15 Agustus,” kata Suprihatini menjawab pertanyaan Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun di ruang sidang MKD. Ia memastikan bahwa isu kenaikan gaji hanya muncul di luar sidang, bukan bagian dari agenda resmi.
Kasus ini mencuat setelah video sejumlah anggota DPR, termasuk Uya Kuya dan Eko Patrio, berjoget di ruang sidang viral di media sosial. Aksi itu menimbulkan reaksi keras dari publik yang menilai perilaku tersebut tidak pantas dilakukan di forum kenegaraan. Gelombang demonstrasi pun terjadi pada 25–31 Agustus 2025, menuntut sanksi tegas terhadap para anggota DPR yang dianggap tidak beretika.
Partai X: Wakil Rakyat Harus Menjadi Teladan, Bukan Hiburan
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan lembaga dan kepercayaan publik. “Tugas negara itu tiga,” katanya, “melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.”
Menurut Rinto, perilaku anggota dewan yang berjoget di ruang sidang menunjukkan kemunduran etika dan lemahnya kesadaran akan tanggung jawab jabatan. “Rakyat memilih wakilnya untuk bekerja, bukan berjoget di ruang kehormatan negara,” ujarnya. Ia menambahkan, kepercayaan rakyat terhadap parlemen adalah modal besar demokrasi, dan perilaku seperti itu hanya akan merusak martabat lembaga.
Etika dan Wibawa Adalah Pondasi Kepemimpinan Publik
Partai X menilai, etika pejabat publik tidak boleh dipandang sebagai hal sepele. Wibawa lembaga negara bergantung pada sikap dan perilaku orang-orang di dalamnya. “Ketika ruang sidang berubah jadi panggung hiburan, itu tanda bahwa wibawa kekuasaan mulai “Etika adalah nyawa dari kepercayaan rakyat. Tanpa etika, kekuasaan menjadi kosong dan kehilangan makna,” ujarnya.
Partai X menyerukan agar semua anggota parlemen kembali memahami nilai dasar kehormatan publik yang melekat pada jabatan mereka.
Prinsip Partai X: Kepemimpinan dengan Nurani, Pemerintahan dengan Akal Sehat
Berdasarkan Prinsip Partai X, negara harus dijalankan dengan akal sehat, moralitas, dan keberpihakan kepada rakyat. Pemerintahan bukan tempat mencari sensasi, melainkan wadah untuk mengabdi dengan rendah hati. “Pemimpin sejati bukan yang paling banyak disorot, tapi yang paling banyak bekerja untuk rakyat,” tegas Rinto.
Partai X juga menegaskan bahwa negara tidak boleh kehilangan arah hanya karena perilaku individu yang lalai menjaga kehormatan jabatan. “Kita butuh pemimpin yang berani menahan diri, bukan yang sibuk mempertontonkan diri,” ujar Rinto. Prinsip moral dan kesadaran etika, kata dia, harus kembali menjadi landasan setiap pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
Solusi Partai X: Membangun Budaya Etika dan Akuntabilitas Parlemen
Untuk memperbaiki krisis moral di lembaga perwakilan rakyat, Partai X menawarkan lima langkah solutif yang berpijak pada nilai tanggung jawab publik. Pertama, pendidikan etika berkelanjutan bagi anggota dewan agar memahami batas moral dan fungsi jabatan. Kedua, penerapan kode etik publik yang transparan, di mana pelanggaran perilaku langsung mendapat sanksi terbuka bagi masyarakat.
Ketiga, pembentukan Dewan Kehormatan Independen lintas lembaga, agar pengawasan etika tidak bersifat internal semata. Keempat, penguatan komunikasi publik yang bermartabat, untuk membangun kembali citra DPR sebagai lembaga kebijakan, bukan panggung popularitas. Kelima, penerapan sistem evaluasi moral tahunan, di mana perilaku dan kinerja anggota DPR dinilai berdasar kepatuhan etika dan pengabdian rakyat.
Wibawa Dewan Adalah Wajah Negara
Rinto menegaskan bahwa perilaku anggota DPR mencerminkan wajah bangsa di mata rakyat. “Kalau dewan kehilangan wibawa, maka negara kehilangan kepercayaannya,” ujarnya. Ia menambahkan, pemimpin yang tak mampu menahan diri di ruang sidang akan sulit menahan godaan kekuasaan di ruang keputusan.
“Rakyat butuh pemimpin yang hadir dengan hati, bukan dengan aksi panggung,” katanya. Ia menutup dengan pernyataan bahwa Partai X akan terus mendorong kekuasaan yang beretika, berwibawa, dan berpihak pada rakyat. “Karena kehormatan bangsa dimulai dari perilaku pemimpinnya,” pungkasnya.
