beritax.id — Ketua Umum Partai X, Erick Karya, menegaskan bahwa teknologi harus digunakan untuk membebaskan dan memberdayakan rakyat, bukan mengawasi atau mengekang mereka. Menurutnya, kemajuan digital seharusnya menjadi sarana memperkuat kedaulatan rakyat, bukan memperbesar kekuasaan pemerintah atas warganya. “Negara harus sadar, teknologi bukan alat kontrol, tetapi alat pelayanan. Rakyat bukan obyek pengawasan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/10).
Ia menambahkan bahwa digitalisasi yang salah arah dapat mengubah negara demokratis menjadi negara pengawasan.
Negara Harus Melindungi Privasi dan Kebebasan Digital Warga
Erick menyoroti meningkatnya praktik pengumpulan data pribadi warga tanpa kejelasan tujuan dan perlindungan yang memadai. Ia menyebut, kedaulatan digital adalah bagian dari kedaulatan rakyat. “Data pribadi rakyat adalah hak yang harus dijaga, bukan aset yang diperjualbelikan atau dimanipulasi untuk kepentingan individu,” katanya.
Menurutnya, pemerintah harus membuat regulasi ketat agar data digital warga hanya digunakan untuk pelayanan publik, bukan pengendalian sosial. Tanpa itu, teknologi justru menjadi ancaman terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia.
Prinsip Partai X: Teknologi untuk Rakyat, Bukan Rakyat untuk Teknologi
Dalam Prinsip Partai X, ditegaskan bahwa negara wajib memastikan teknologi berpihak pada kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Teknologi harus menjadi jembatan bagi pelayanan publik yang efisien dan adil, bukan alat monopoli kekuasaan. Erick Karya mengingatkan bahwa tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil. “Ketika negara lebih sibuk memantau rakyat daripada melindungi mereka, berarti kedaulatan telah bergeser dari rakyat ke rezim,” tegasnya.
Menurutnya, teknologi yang benar adalah teknologi yang mengembalikan kendali ke tangan rakyat.
Ketua Umum Partai X itu juga menilai bahwa penerapan teknologi tanpa nilai moral dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Teknologi yang tidak diarahkan dengan etika Pancasila akan menciptakan sistem sosial yang dingin, tanpa nurani, dan kehilangan kemanusiaan. “Pancasila harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan digital. Tanpa nilai kemanusiaan, kecerdasan buatan hanya akan melahirkan ketidakadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan, inovasi digital harus tetap menghormati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
Solusi Partai X: Membangun Teknologi yang Berkeadilan dan Beretika
Partai X menawarkan serangkaian solusi konkret agar teknologi benar-benar berpihak pada rakyat, bukan kekuasaan:
- Membangun regulasi perlindungan data nasional yang transparan dan partisipatif dengan pengawasan publik.
- Mengembangkan teknologi digital berbasis kemandirian nasional, bukan ketergantungan pada korporasi asing.
- Menjamin keterbukaan algoritma pemerintah agar keputusan berbasis data dapat diaudit secara publik.
- Menerapkan etika Pancasila dalam kebijakan digital agar inovasi tidak mengorbankan nilai kemanusiaan.
- Memberdayakan masyarakat digital melalui literasi siber, agar rakyat menjadi subyek aktif dalam ekosistem teknologi.
Teknologi sebagai Cermin Kedaulatan Rakyat Modern
Erick Karya menegaskan, teknologi tidak boleh menjauhkan negara dari rakyatnya. Sebaliknya, teknologi harus memperkuat hubungan pelayanan, kepercayaan, dan transparansi antara negara dan warga negara. “Negara yang berdaulat adalah negara yang menjadikan teknologi sebagai alat pembebasan rakyat dari kebodohan dan ketimpangan,” tegasnya.
Ia menutup dengan pesan tegas, “Teknologi harus dikendalikan oleh nurani bangsa, bukan oleh nafsu kekuasaan.”
