beritax.id — Dalam sistem pemerintahan yang ideal, jabatan bukanlah hadiah, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Namun, realitas pemerintahan hari ini menunjukkan arah yang berlawanan. Banyak pejabat mengejar jabatan bukan untuk mengabdi, melainkan untuk berkuasa dan menikmati fasilitas negara. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai fenomena ini sebagai tanda kemunduran moral birokrasi.
“Ketika jabatan menjadi tujuan, maka nilai pengabdian lenyap. Negara kehilangan rohnya sebagai pelayan rakyat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tanpa kesadaran pengabdian, ketiga tugas itu akan berubah menjadi alat kekuasaan yang menindas rakyat.
Krisis Moral dalam Jabatan Publik
Prayogi menyebut krisis moral pejabat publik sebagai salah satu penyebab utama rusaknya tata kelola pemerintahan. Banyak pejabat melupakan esensi jabatan sebagai sarana pelayanan dan pengorbanan bagi rakyat. “Ketika kursi jabatan lebih penting dari tanggung jawab, maka rakyat akan selalu dikorbankan,” ujar Prayogi.
Ia menilai bahwa sebagian besar pejabat kini melihat jabatan sebagai alat menuju kekayaan dan pengaruh, bukan pengabdian. Padahal, jabatan adalah ujian moral yang menuntut integritas dan keberanian untuk berpihak kepada kepentingan umum.
Nilai Pengabdian Sebagai Fondasi Kepemimpinan
Prayogi menegaskan bahwa pengabdian adalah inti dari kepemimpinan sejati. Jabatan seharusnya menjadi wadah untuk memperkuat kepercayaan publik, bukan memperkaya diri. Namun, ketika pengabdian digantikan oleh ambisi, maka kehancuran moral pejabat hanya tinggal menunggu waktu.
Ia menyoroti budaya kekuasaan transaksional yang memperlakukan jabatan sebagai komoditas kekuasaan. “Budaya ini membuat pejabat kehilangan empati dan orientasi pelayanan publik,” ujarnya.
Negara, lanjutnya, seharusnya membangun sistem yang menempatkan pengabdian di atas ambisi pribadi.Pengabdian sejati tidak mengenal pamrih. Ia tumbuh dari hati yang tulus untuk membangun rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa. Tanpa pengabdian, jabatan hanyalah topeng kehormatan yang menutupi kerakusan dan ketidakmampuan moral.
Prinsip Partai X: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Kekuasaan
Dalam prinsip Partai X, jabatan publik bukanlah simbol kekuasaan, tetapi amanah yang lahir dari kepercayaan rakyat. Partai X menekankan bahwa setiap pejabat wajib menempatkan rakyat sebagai pusat keputusan dan kebijakan.
Tiga prinsip utama Partai X dalam memaknai jabatan adalah:
- Kepemimpinan berlandaskan nilai Pancasila.
- Jabatan sebagai sarana pelayanan, bukan keuntungan.
- Jabatan harus terikat dengan akuntabilitas moral dan sosial.
Prayogi menegaskan, “Partai X ingin mengembalikan makna jabatan kepada esensinya, yaitu melayani rakyat dengan nurani dan tanggung jawab moral.”
Solusi Partai X: Membangun Budaya Pengabdian di Setiap Jabatan
Untuk mengatasi krisis moral jabatan, Partai X menawarkan langkah konkret:
- Reformasi sistem rekrutmen pejabat publik.
- Pelatihan etika kenegaraan bagi seluruh aparatur negara.
- Penerapan sistem evaluasi publik.
- Sanksi moral bagi pejabat yang menyalahgunakan jabatan.
- Peningkatan budaya pelayanan di seluruh birokrasi.
Prayogi menutup pernyataannya dengan penegasan, “Negara ini berdiri bukan karena kekuasaan, tetapi karena pengabdian orang-orang yang setia melayani rakyat.”
Ia mengingatkan bahwa kehancuran bangsa dimulai ketika jabatan dijadikan alat untuk kepentingan pribadi. “Jika jabatan menjadi tujuan, maka rakyat kehilangan pelindungnya. Tetapi jika jabatan menjadi amanah, negara akan kuat dan adil,” ujarnya.
Partai X menegaskan komitmennya untuk melahirkan pejabat yang berjiwa pengabdian. Bagi Partai X, negara yang adil dan berdaulat hanya bisa dibangun oleh pemimpin yang sadar bahwa jabatan adalah titipan rakyat, bukan milik pribadi.
