beritax.id – Riset UOB Kay Hian memproyeksikan ekonomi Indonesia akan menguat pada kuartal IV-2025. Faktor pendorongnya meliputi stabilitas likuiditas perbankan, percepatan belanja pemerintah, serta meningkatnya kepercayaan bisnis dan konsumen.
Analis UOB Kay Hian Suryaputra Wijaksana menyebut pertumbuhan kredit akan meningkat secara moderat di akhir 2025. “Percepatan realisasi belanja fiskal dan perbaikan sentimen domestik akan memperkuat pondasi ekonomi menjelang akhir tahun,” ujarnya di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, kelebihan likuiditas perbankan masih tertahan di bank Himbara dan belum sepenuhnya tersalurkan ke sektor riil. Akibatnya, dana tersebut justru mengalir ke pasar obligasi pemerintah dan menurunkan imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN).
Likuiditas Stabil, Inflasi Terkendali
UOB juga menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) yang tetap akomodatif memperkuat pasar keuangan domestik. Permintaan terhadap obligasi pemerintah jauh melampaui pasokan, sehingga yield obligasi menurun secara signifikan.
Suryaputra memperkirakan tekanan inflasi tetap terkendali di kisaran 2,7 persen pada 2025, masih berada dalam target BI antara 1,5–3,5 persen.
Dengan inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah stabil, BI diproyeksikan mempertahankan kebijakan moneter longgar hingga 2026. Kombinasi stabilitas rupiah, surplus perdagangan, dan inflasi rendah diharapkan menjaga momentum ekonomi nasional.
Partai X: Pertumbuhan Tak Boleh Hanya Menguntungkan Pejabat
Menanggapi optimisme tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya berbasis angka makro semata.“Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegas Prayogi.
Menurutnya, stabilitas ekonomi tidak berarti banyak jika rakyat masih sulit memenuhi kebutuhan dasar.
“Pertumbuhan tanpa pemerataan hanyalah kemewahan statistik.
Negara kuat bukan karena angka, tapi karena rakyatnya sejahtera,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya mengalirkan likuiditas perbankan ke sektor riil agar rakyat merasakan manfaat langsung. “Selama uang berputar di bank dan pasar obligasi, rakyat tidak akan merasakan pertumbuhan itu,” katanya.
Prinsip Partai X: Negara untuk Rakyat, Bukan untuk Neraca
Dalam pandangan Partai X, pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk melayani. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pejabat hanyalah pelayan publik yang wajib menegakkan keadilan ekonomi.
Negara, kata Prayogi, harus memastikan pertumbuhan ekonomi berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kenyamanan birokrasi atau keuntungan korporasi. “APBN bukan milik pejabat. Itu milik rakyat yang bekerja keras setiap hari,” ujarnya.
Partai X juga menilai indikator ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan PDB belum cukup menggambarkan kesejahteraan rakyat secara utuh. “Yang harus diukur adalah daya beli, akses pendidikan, dan kesempatan kerja yang adil,” tambahnya.
Solusi Partai X: Ekonomi Berbasis Keadilan dan Kemandirian
Untuk memastikan ekonomi tumbuh tanpa meninggalkan rakyat, Partai X menawarkan beberapa langkah strategis:
- Pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman ekonomi nasional.
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional.
- Transformasi birokrasi digital dan penyaluran likuiditas langsung ke sektor produktif.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran.
Dengan langkah ini, pertumbuhan ekonomi akan menjadi alat kesejahteraan, bukan sekadar lomba angka di laporan bank sentral.
Penutup: Kritis, Obyektif, dan Solutif
Partai X menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tanpa pemerataan hanyalah ilusi kesejahteraan. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal dan moneter benar-benar berpihak pada rakyat.“Kalau rakyat masih menjerit harga pangan, berarti pertumbuhan belum adil,” pungkas Prayogi.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan tajam: “Ekonomi bukan hanya tentang neraca, tapi tentang nurani. Pertumbuhan sejati adalah ketika rakyat ikut makmur, bukan sekadar angka naik di layar.”
