beritax.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sepakat memperkuat tata kelola pemerintahan. Keduanya berkolaborasi untuk menghadirkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan aman secara digital.
Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menilai sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Yang satu mengawal akuntabilitas, yang satu menjaga keamanan informasi. Keduanya untuk kepentingan rakyat,” ujar Nyoman di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan, kemajuan teknologi tanpa integritas hanya akan melahirkan pemerintahan yang rapuh. “BPK memastikan pengelolaan keuangan negara efektif, sementara BSSN menjaga infrastruktur digital pemerintahan modern,” katanya.
Integritas dan Akuntabilitas Jadi Fondasi
Dalam kuliah umum di Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), Nyoman menekankan pentingnya nilai kejujuran dalam dunia siber. “Integritas dan akuntabilitas tidak bisa dipisahkan dari profesi siber,” ujarnya di hadapan taruna dan taruni Poltek SSN.
Ia mengingatkan, kemajuan teknologi membawa ancaman baru terhadap keamanan data negara dan publik. Karena itu, pengawasan dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari budaya birokrasi, bukan sekadar slogan.
Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menyebut kehadiran BPK sebagai inspirasi. “Ini menjadi semangat bagi taruna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Partai X: Akuntabilitas Bukan Upacara, Tapi Tanggung Jawab
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan akuntabilitas negara tak boleh berhenti di tataran seremonial. “Akuntabilitas bukan upacara, tapi bentuk nyata tanggung jawab negara kepada rakyat,” ujarnya.
Menurut Prayogi, tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika pengawasan hanya jadi formalitas, maka rakyat kehilangan perlindungan dan negara kehilangan arah.
“Kolaborasi BSSN dan BPK bagus, tapi harus punya roh keberpihakan pada rakyat.
Jangan berhenti di laporan tahunan,” tegasnya.
Prinsip Partai X: Pemerintah Adalah Pelayan, Rakyat Adalah Raja
Dalam pandangan Partai X, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Namun, rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pejabat hanyalah pelayan yang diberi mandat untuk mengatur dan melayani.
Ketika lembaga negara sibuk berkolaborasi tanpa hasil konkret bagi rakyat, akuntabilitas berubah menjadi pertunjukan seremonial. “Transparansi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang kejujuran moral dalam mengelola amanah rakyat,” ujar Prayogi.
Partai X menilai, pengawasan keuangan negara dan keamanan siber harus menjadi alat untuk memastikan keadilan sosial, bukan sekadar prosedur administratif.
Solusi Partai X: Reformasi Digital yang Berkeadilan
Partai X menawarkan langkah konkret agar akuntabilitas negara benar-benar berpihak pada rakyat:
- Transformasi Birokrasi Digital Transparan.
Setiap penggunaan dana publik harus terhubung dalam sistem digital terbuka yang bisa diakses masyarakat. - Pemaknaan Ulang Pancasila dalam Tata Kelola Negara.
Pancasila harus menjadi pedoman operasional pemerintahan digital agar setiap kebijakan berpihak pada keadilan sosial. - Reformasi Hukum Berbasis Kepakaran.
Pengawasan lembaga seperti BPK dan BSSN harus dipimpin ahli berintegritas, bukan pejabat yang mencari panggung kekuasaan. - Musyawarah Kenegarawanan Nasional.
Forum ini perlu dibentuk agar empat pilar negara intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya bersama mengawal akuntabilitas publik.
Dengan langkah-langkah ini, akuntabilitas tidak lagi menjadi proyek simbolik, tetapi sistem moral yang memastikan negara bekerja untuk rakyat.
Penutup: Kritis, Obyektif, dan Solutif
Partai X mengapresiasi kolaborasi antar lembaga negara, tetapi menegaskan bahwa keberhasilan akuntabilitas harus diukur dari manfaatnya bagi rakyat. “Negara bukan panggung birokrasi, tapi ruang pelayanan rakyat,” kata Prayogi.
Ia menambahkan, pemerintah yang akuntabel bukan yang pandai membuat laporan, tetapi yang berani membuka data dan menerima kritik. Partai X menutup pernyataannya dengan pesan: “Transparansi bukan prestasi, tapi kewajiban moral. Akuntabilitas bukan seremoni, tapi pengabdian untuk rakyat.”
