beritax.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk mengendalikan harga pangan. Rapat Koordinasi Nasional itu membahas stabilitas harga beras di 214 daerah. Acara digelar secara virtual bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Turut hadir juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.Tito menegaskan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah untuk menjaga inflasi tetap terkendali. “Kalau harga pangan terjangkau, inflasi akan turun,” ujarnya dengan nada tegas.
Data menunjukkan inflasi tahunan dari Agustus 2024 hingga Agustus 2025 berada di angka 2,31 persen. Sementara pada periode Juli–Agustus 2025 justru terjadi deflasi sebesar -0,08 persen.
Instruksi Tegas untuk Kepala Daerah
Tito meminta seluruh kepala daerah aktif menggelar operasi pasar beras secara rutin.
Minimal dua kali dalam sebulan untuk memastikan harga stabil di tingkat masyarakat bawah. Operasi pasar dilakukan dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Penyaluran beras SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 direncanakan mencapai 1,3 juta ton. Harga beras ditetapkan berdasarkan zona wilayah Zona 1 – Rp12.500/kg, Zona 2 – Rp13.100/kg, dan Zona 3 – Rp13.500/kg.
Tito menegaskan beras SPHP harus diprioritaskan untuk masyarakat miskin. “Khusus untuk daerah yang masih panas karena harga naik, ini bisa jadi pendingin,” katanya.
Partai X: Inflasi Adalah Cermin Kegagalan Sistemik
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, angkat bicara. Menurutnya, pembahasan inflasi tak boleh berhenti pada rapat dan laporan statistik. “Tugas negara itu tiga loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegas Prayogi.
Ia menilai, inflasi yang berulang adalah tanda lemahnya fungsi negara dalam mengatur rantai pasok pangan. “Kalau negara hanya bereaksi ketika harga naik, berarti sistem ekonominya belum berpihak pada rakyat,” lanjutnya.
Prinsip Partai X: Negara untuk Rakyat, Bukan untuk Laporan
Menurut prinsip Partai X, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk melayani. Rakyat adalah raja, sementara pejabat hanyalah pelayan yang digaji oleh rakyat.
Dalam konteks inflasi, rakyat menjadi pihak paling dirugikan. Harga beras naik, daya beli menurun, sementara pejabat sibuk dengan rapat koordinasi. Negara sejatinya hadir bukan hanya dalam forum, tapi dalam tindakan nyata.
Prayogi menegaskan, kebijakan pangan harus berpihak pada keadilan sosial sebagaimana sila kelima Pancasila. “Stabilitas harga tanpa keadilan sosial itu semu. Rakyat butuh kepastian, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Solusi Partai X: Dari Wacana ke Perubahan Nyata
Partai X menawarkan serangkaian solusi berbasis prinsip kedaulatan rakyat dan nilai Pancasila.
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional
Melibatkan kaum intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya untuk merancang sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat. - Reformasi Birokrasi Digital Pangan
Semua data distribusi beras, harga, dan pasokan harus terbuka agar publik bisa mengawasi secara langsung. - Pemaknaan Ulang Pancasila
Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman operasional, bukan slogan kekuasaan musiman. - Reformasi Hukum Berbasis Kepakaran
Pengawasan pangan tidak boleh dikuasai birokrasi yang korup, tapi dikelola oleh ahli yang berintegritas.
Penutup: Kritis, Obyektif, dan Solutif
Partai X menilai inflasi bukan sekadar angka ekonomi, melainkan ukuran keberpihakan negara. Rapat nasional tak boleh berhenti pada seremonial koordinasi. Yang dibutuhkan adalah solusi permanen agar rakyat tak terus menjadi korban fluktuasi harga.
“Negara yang kuat bukan yang pandai rapat, tapi yang mampu menjaga rakyatnya dari kelaparan,” pungkas Prayogi. Partai X menegaskan, saatnya negara hadir bukan sekadar menghitung inflasi, tetapi menyembuhkan akar masalahnya.
