beritax.id — Keamanan nasional bukan sekadar urusan militer dan pertahanan. Ia adalah tanggung jawab menyeluruh negara terhadap rakyatnya. Dalam konteks ketatanegaraan modern, stabilitas keamanan menjadi fondasi agar pembangunan berjalan dan kesejahteraan rakyat tercapai. Namun, ancaman terhadap keamanan kini tidak hanya bersumber dari luar negeri, tapi juga dari dalam negeri termasuk krisis sosial, pemerintahan, dan ekonomi.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan, “Tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.” Menurutnya, jika negara gagal melindungi rakyat dari ancaman multidimensi, maka negara telah kehilangan fungsi dasarnya.
Kebutuhan Akan Dewan Keamanan Negara
Realitas global saat ini menunjukkan dunia berada dalam ketidakpastian hubungan antara geografi dan kebijakan. Tekanan ekonomi, konflik sumber daya, hingga ancaman siber menjadi tantangan baru bagi kedaulatan nasional. Oleh sebab itu, Partai X menilai Indonesia membutuhkan Dewan Keamanan Negara (DKN) yang berfungsi menjaga stabilitas nasional dengan pendekatan menyeluruh.
Dewan ini tidak sekadar lembaga pertahanan, tetapi wadah koordinasi lintas sektor ekonomi, sosial, dan digital. “Keamanan tidak boleh dipahami sempit sebagai militer. Ia harus dimaknai sebagai keamanan rakyat,” ujar Rinto.
Artinya, negara harus mampu menjamin rasa aman dalam pangan, pekerjaan, lingkungan, dan hak berpendapat warga negara.
Prinsip Partai X: Negara untuk Rakyat, Bukan Sebaliknya
Partai X menegaskan bahwa negara bukan rezim, dan pemerintah bukan penguasa. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat yang diberi mandat untuk melindungi, bukan menindas. Oleh karena itu, konsep Dewan Keamanan Negara harus dibangun dengan prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”
Dewan ini diharapkan tidak menjadi alat kekuasaan pemerintah, melainkan penjaga kedaulatan yang bekerja di atas seluruh kepentingan golongan. Dalam sistem ketatanegaraan ideal, lembaga seperti ini harus bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat tertinggi.
Solusi Partai X: Merancang Sistem Keamanan Holistik
Sebagai bagian dari visi Mendesain Ulang Struktur Ketatanegaraan, Partai X menawarkan solusi konkret untuk keamanan nasional:
- Mendirikan Dewan Keamanan Negara (DKN) sebagai lembaga tinggi yang mengoordinasikan seluruh unsur pertahanan dan keamanan nasional.
- Menyusun Strategi Keamanan Nasional Terpadu, meliputi pertahanan militer, keamanan pangan, energi, siber, dan sosial.
- Memperkuat peran rakyat sebagai subjek pertahanan, melalui pendidikan bela negara dan partisipasi masyarakat sipil.
- Mengintegrasikan sistem intelijen nasional agar efisien, transparan, dan bebas dari kepentingan individu.
- Membangun Sistem Peringatan Dini Digital Nasional, untuk mengantisipasi bencana, serangan siber, dan ancaman global lainnya.
Semua ini sejalan dengan prinsip Partai X bahwa kedaulatan harus dijaga melalui sistem yang berpihak pada rakyat, bukan pejabat.
Rinto Setiyawan menegaskan bahwa keamanan sejati bukan tentang seberapa kuat senjata negara, tapi seberapa aman rakyat hidup di dalamnya. “Dewan Keamanan Negara bukan simbol kekuasaan, melainkan komitmen moral dan pemerintahan untuk menjaga rakyat,” ujarnya.
Partai X percaya, hanya dengan sistem keamanan nasional yang holistik, Indonesia bisa kembali menjadi negara yang kuat, adil, dan berdaulat.
