beritax.id — Laporan Shadow Executive Office of The President RI Semester 2 mencatat bahwa kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru mencapai 3 persen dari total capaian maksimal program Asta Cita. Nilai agregat kinerja yang hanya 88 poin dari 2.890 menunjukkan sebagian besar agenda pemerintahan masih berjalan di tempat. Bahkan, beberapa sektor strategis seperti ideologi Pancasila, hak asasi manusia, dan kedaulatan pangan tidak menunjukkan kemajuan berarti.
Dalam laporan yang disusun oleh Enygma Media Analyzer (EMA), sentimen publik terhadap program pemerintahan lebih banyak bernada netral bahkan negatif. Sektor pertahanan memang sedikit menonjol, namun bidang lain seperti demokrasi, HAM, ekonomi biru, dan kemandirian pangan nyaris tak bergerak. Berikut merupakan rapor Prabowo-Gibran dapat dilihat dibawah ini:
Rinto Setiyawan: Negara Harus Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Menanggapi rapor kinerja tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan mengingatkan bahwa tugas negara tidak berhenti pada pencitraan. “Tugas negara itu tiga loh,” tegas Rinto, “melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.” Ia menilai pemerintah saat ini baru sibuk menata citra, bukan menata sistem yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk bekerja secara efektif, efisien, dan transparan. “Kalau kinerjanya baru 3 persen, itu artinya pelayanan kepada rakyat belum dijalankan sebagaimana amanat konstitusi,” ujar Rinto. Ia juga menyoroti bahwa lemahnya capaian di bidang ideologi dan HAM menunjukkan belum hadirnya semangat negarawan dalam pengelolaan kekuasaan.
Prinsip Partai X: Pemerintah Bukan Negara, Rakyatlah Pemilik Kedaulatan
Partai X menegaskan kembali prinsip dasar kenegaraan sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi negara terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah bukan negara, melainkan pelayan rakyat yang diberi wewenang sementara untuk menjalankan tugas. Dalam pandangan Partai X, rakyat adalah pemilik kedaulatan, dan pejabat negara hanyalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bagi rakyatnya.
Ketika pemerintah gagal memahami peran ini, maka kebijakan yang lahir tidak lagi berpihak kepada rakyat, tetapi kepada pejabat. Hal inilah yang menyebabkan rapor kinerja Prabowo dan Gibran berada di titik stagnan, karena kebijakan yang dijalankan tidak berorientasi pada keadilan sosial, melainkan pada proyek kekuasaan.
Kegagalan Mewujudkan Asta Cita sebagai Cermin Krisis Kepemimpinan
Dari delapan misi Asta Cita, hanya beberapa indikator yang menunjukkan kemajuan, itupun sangat terbatas. Misi memperkokoh ideologi Pancasila dan HAM bahkan memperoleh nilai negatif. Misi ketahanan pangan dan energi baru mencapai 1,25 persen dari target ideal.
Partai X menilai kondisi ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi masalah arah kepemimpinan nasional. Pemerintah dinilai gagal menjadikan Pancasila sebagai pedoman operasional kebijakan. Padahal, sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi titik ukur setiap kebijakan publik.
Solusi Partai X: Mengembalikan Negara ke Arah Kedaulatan Rakyat
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Partai X menawarkan langkah-langkah penyembuhan bangsa sesuai dengan prinsip dasar kenegarawanan: Pertama, perlu dilakukan Musyawarah Kenegarawanan Nasional antara kaum intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya untuk menyusun desain ketatanegaraan baru yang berkeadilan. Kedua, Amandemen Kelima UUD 1945 harus segera digagas untuk mengembalikan kedaulatan penuh ke tangan rakyat, bukan pada figur presiden. Ketiga, dilakukan pemisahan tegas antara negara dan pemerintah agar ketika rezim berganti, negara tetap kokoh berdiri. Keempat, Partai X menyerukan transformasi birokrasi digital guna memutus rantai korupsi dan memastikan pelayanan publik benar-benar melayani rakyat. Kelima, pendidikan moral dan politik berbasis Pancasila harus dihidupkan kembali di sekolah dan media publik agar generasi muda tidak buta ideologi.
Penutup: Saatnya Pemerintah Menjadi Pelayan, Bukan Penguasa
Partai X menegaskan, rapor kinerja 3 persen adalah alarm keras bahwa negara sedang kehilangan arah. Pemerintah seharusnya tidak sibuk memoles prestasi semu, melainkan memperbaiki struktur pelayanan publik. Negara yang sehat hanya bisa terwujud bila pemerintah memahami posisinya sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa rakyat.
Seperti ditegaskan oleh Rinto Setiyawan, “Negara harus kembali pada esensinya: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat untuk keadilan sosial.” Itulah ukuran sejati dari keberhasilan pemerintahan bukan angka-angka di atas kertas, melainkan kesejahteraan nyata yang dirasakan rakyat di bawah.