beritax.id – Perwakilan Sekolah Negarawan berpartisipasi dalam “4th PCINU Belanda Biennial International Conference” yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Belanda di Harmony Building, Universitas Groningen, Rabu (1/10/2025).
Dalam sesi Panel bertajuk “Global Security and Humanitarian Challenges: Lean on Me: Navigating Refugee, Humanitarian, and Legal Crises in a Changing World”, Sekolah Negarawan diwakili Henry Karya Nugraha, Rinto Setiyawan, dan Prayogi R. Saputra menyampaikan gagasan mereka.
Mereka membawakan presentasi berjudul “Reimagining State Governance: A Conceptual Integration of Corporate Governance Principles in the Indonesian Context.”
Dalam paparannya, Henry Karya menekankan bahwa sistem pemerintahan perlu bergeser dari pola command and control menuju paradigma baru yaitu stewardship and service, di mana pemerintah berperan sebagai pelayan publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat sebagai “pemegang saham sejati” negara.
Sekolah Negarawan memposisikan rakyat sebagai sumber kedaulatan (pemegang saham sejati) dan institusi negara sebagai pengelola atau penataguna (stewards). Dalam model ini:
- MPR diibaratkan sebagai “puncak strategis” (Strategic apex).
- Sekretariat sebagai “teknostruktur” (Technostructure).
- Kementerian & Lembaga sebagai “inti operasi” (Operating Core)
Implementasi Model Melalui Kolaborasi Digital
Model ini diimplementasikan melalui kerja sama antara Sekolah Negarawan, Enygma (sektor swasta), dan universitas di Indonesia serta Malaysia, melalui pengembangan Intelligent Operations Platform (IOP) dengan tiga pilar utama:
- Integrity – memastikan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi,
- Operations – meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan
- Responsibility – mengedepankan keadilan iklim dan keberlanjutan.
“Hasil uji coba model di tingkat pemerintahan daerah menunjukkan peningkatan pendapatan lokal, pengurangan inefisiensi, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui data terintegrasi,” jelas Henry.
Selain membawa gagasan transformatif, Sekolah Negarawan juga menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan melalui program kompensasi karbon. Perjalanan internasional mereka dari Malang, Jakarta, Doha, Amsterdam, hingga Groningen dikalkulasikan menghasilkan sekitar 4 ton CO₂e, yang dikompensasi dengan penanaman 25 pohon di Indonesia dan Belanda bekerja sama dengan lembaga Trees for All (sertifikat No. 17592225196612).
“Harmony is not a dream. It is a responsibility,” ujar Henry menutup presentasinya
Sekolah Negarawan menegaskan bahwa harmoni global hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara komunitas iman, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
Prinsip Partai X: Pemerintah adalah Pelayan, Rakyat Pemilik Kedaulatan
Gagasan Sekolah Negarawan sejalan dengan prinsip Partai X, yang menegaskan bahwa:
“Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk melayani seluruh rakyat secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.”
Dalam pandangan Partai X, rakyat adalah pemilik kedaulatan negara (pemegang saham sejati). Sedangkan pejabat hanyalah pengelola (stewards) yang wajib bekerja sesuai arah tujuan yang ditentukan oleh rakyat. Analogi “bus negara” yang digunakan Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik bus. Sementara pemerintah hanyalah sopir yang harus membawa negara menuju keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.
Solusi Partai X: Membangun Tata Kelola Negara yang Tangguh
Gagasan governance stewardship Sekolah Negarawan mencerminkan beberapa solusi utama Partai X, antara lain:
- Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah agar negara tetap bertahan walau pemerintahan berganti.
- Transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi dan memperkuat akuntabilitas pelayanan publik.
- Musyawarah kenegarawanan nasional yang mempertemukan kaum intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya sebagai ruang persatuan visi bangsa.
Melalui kolaborasi digital, integritas moral, dan keberpihakan pada rakyat. Sekolah Negarawan dan Partai X menegaskan bahwa tata kelola negara harus berpijak pada iman, ilmu, dan tanggung jawab sosial.
