beritax.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak mendengar rencana evaluasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dalam rapat terbatas yang digelar di rumah Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (12/10) malam. Purbaya bahkan menegaskan bahwa ia tidak memahami pembahasan terkait revisi aturan DHE, dan menyerahkan seluruh keputusan kepada Presiden. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang arah kebijakan ekonomi negara di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah tampak gamang menilai efektivitas kebijakan yang seharusnya mampu menambah cadangan devisa nasional.
Kritik Partai X: Presiden Tak Boleh Menghindar
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai pernyataan Menkeu menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah. Ia menegaskan bahwa seorang Presiden seharusnya tidak berlindung di balik ketidaktahuan para menterinya.
“Presiden harus berani umumkan, bukan lari. Kebijakan DHE ini menyangkut kedaulatan ekonomi rakyat, bukan sekadar angka makro,” tegas Rinto.
Menurutnya, pembiaran terhadap ketidakjelasan kebijakan hanya memperdalam jarak antara pemerintah dan rakyat. Kebijakan ekonomi harus berpihak pada kepentingan nasional, bukan tunduk pada tekanan global atau kepentingan korporasi besar.
Tugas Negara Menurut Partai X
Rinto mengingatkan bahwa tugas negara ada tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Kalau Presiden tak mampu mengumumkan hasil kebijakan yang berdampak langsung pada rakyat, maka fungsi melayani dan melindungi gagal dijalankan,” ujarnya.
Partai X menilai pemerintah seharusnya tampil sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa yang bersembunyi di balik prosedur birokrasi. Negara ada untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan, bukan untuk menutupi ketidakefisienan.
Prinsip Partai X: Negara Bukan Rezim, Pemerintah Bukan Raja
Berdasarkan prinsip Partai X, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk bekerja bagi seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Presiden sebagai kepala pemerintahan ibarat sopir bus, bukan pemiliknya. Pemilik sejati adalah rakyat. Karena itu, kebijakan negara harus dikembalikan pada arah tujuan yang ditetapkan oleh rakyat, bukan oleh ego kekuasaan.
Solusi Partai X: Kedaulatan Ekonomi Harus Dikembalikan ke Rakyat
Partai X menawarkan solusi konkret agar kebijakan DHE tidak menjadi alat pencitraan kekuasaan semata. Pertama, Presiden harus segera membuka hasil evaluasi DHE secara transparan kepada publik. Kedua, perlu diadakan Musyawarah Kenegarawanan Nasional untuk menata ulang arah kebijakan ekonomi berdasarkan kepentingan rakyat, bukan tekanan asing.
Ketiga, pemisahan tegas antara negara dan pemerintah menjadi keharusan agar stabilitas kebijakan tidak bergantung pada satu figur. Keempat, dilakukan reformasi hukum berbasis kepakaran agar pengelolaan devisa ekspor tidak dijadikan ladang korupsi.
Kelima, transformasi birokrasi digital perlu diterapkan untuk memutus rantai penyimpangan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan manfaat DHE benar-benar kembali ke masyarakat.
Kebijakan DHE harus menjadi instrumen keadilan ekonomi, bukan sekadar slogan nasionalisme. Jika pemerintah gagal melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan benar, maka rakyat berhak menegur. Sebagaimana ditegaskan Partai X, negara bukan rezim, dan rezim bukan negara. Maka, keberanian Presiden mengumumkan hasil kebijakan DHE akan menjadi ujian sejati kepemimpinan dan kenegarawanan.
