beritax.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia mendukung rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membasmi praktik impor ilegal demi meningkatkan industri tekstil lokal. Menurut dia, Indonesia sebagai negara dengan pasar potensial tidak boleh dikuasai oleh dominasi produk asing.
“Kita tentunya harus bersama-sama memperkuat tumbuhnya industri lokal agar dapat melawan praktik dominasi produk-produk asing,” ujar Chusnunia dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Kamis.
Partai X: Impor Ilegal Hanya Satu Wajah dari Perdagangan Gelap
Partai X menilai dukungan DPR terhadap pemberantasan impor ilegal harus diikuti dengan keberanian memberantas mafia ekspor yang telah lama menggerogoti ekonomi nasional. Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, pemerintah tidak bisa hanya sibuk mengurusi barang masuk, sementara sumber daya alam yang keluar negeri dibiarkan tanpa kendali.
“Impor ilegal memang merugikan industri dalam negeri, tetapi ekspor ilegal lebih berbahaya karena merampas kekayaan negara,” tegas Prayogi.
Kritik terhadap Lemahnya Pengawasan dan Transparansi
Partai X menilai pemerintah masih lemah dalam pengawasan distribusi barang lintas batas. Sektor tekstil hanya puncak dari gunung es sistem perdagangan yang rapuh. Berdasarkan data tradmap.org, impor tekstil dari Tiongkok senilai hingga US$2 miliar tidak tercatat di Bea Cukai. Namun, hingga kini belum ada langkah transparan untuk membuka nama-nama importir dan perusahaan penerima barang. Prayogi menilai hal itu menunjukkan lemahnya fungsi negara dalam melindungi industri nasional.
“Jika mafia impor bisa bertahan puluhan tahun, berarti sistem hukum kita membiarkannya hidup,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Negara Wajib Melindungi dan Mengatur Demi Rakyat
Bagi Partai X, negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Prinsip ini harus menjadi dasar seluruh kebijakan ekonomi nasional. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan pemilik modal atau kelompok kepentingan. Pemerintah wajib memastikan bahwa kebijakan fiskal, bea cukai, dan perdagangan berpihak penuh kepada rakyat dan pengusaha nasional.
“Rakyat adalah raja, bukan objek pajak dan aturan. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat yang harus tunduk pada kepentingan bangsa,” tegas Prayogi.
Solusi Partai X: Reformasi Ekonomi Nasional dan Pengawasan Terbuka
Partai X menawarkan Solusi Reformasi Ekonomi Nasional Berbasis Kedaulatan Produksi. Solusi ini meliputi pembentukan Pusat Pengawasan Terpadu Impor-Ekspor Nasional yang langsung berada di bawah lembaga independen lintas kementerian. Setiap transaksi lintas negara wajib terbuka dan dapat dipantau publik melalui dashboard digital transparansi perdagangan nasional.Selain itu, Partai X mendorong Musyawarah Kenegarawanan Ekonomi Nasional untuk menyusun ulang arah industri berbasis produksi rakyat, bukan monopoli konglomerat.
“Negara harus memberi jalan bagi industri rakyat untuk tumbuh. Tidak boleh lagi ada pengusaha kecil mati karena pasar diserbu barang impor dan kebijakan bias modal,” ujar Prayogi.
Penutup: Pemberantasan Harus Menyeluruh, Bukan Parsial
Partai X menegaskan bahwa perang terhadap impor ilegal tidak boleh berhenti di satu sektor. Pemerintah harus berani membuka semua rantai pasok gelap, termasuk ekspor sumber daya alam tanpa izin yang merugikan negara. Partai X menuntut langkah nyata, bukan hanya pernyataan. Rakyat menunggu negara hadir secara tegas dan adil dalam menegakkan kedaulatan ekonomi nasional.
“Basmi mafia impor, tuntaskan mafia ekspor. Itulah jalan agar ekonomi bangsa kembali milik rakyat, bukan permainan segelintir pejabat,” tutup Prayogi.
