beritax.id — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyinggung praktik bagi-bagi jabatan di pemerintahan yang kini ramai diperbincangkan publik. Menurutnya, pemerintahan seharusnya menjadi ruang pelayanan, bukan ruang pembagian kekuasaan.
Menanggapi itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa setiap presiden memiliki cara tersendiri dalam menyusun kabinetnya. “Semua presiden punya cara masing-masing ya, menyusun kabinet,” kata Riza kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Riza menegaskan, Presiden Prabowo memilih putra-putri terbaik bangsa dengan kompetensi tinggi untuk duduk di pemerintahan. “Banyak putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi yang baik. Jadi itulah cara Bapak Presiden mengakomodir semua putra-putri terbaik untuk berbuat,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa Presiden Prabowo dikenal akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. “Beliau tak ragu mengajak seluruh elemen masyarakat berkontribusi untuk negara,” tambah Riza.
Namun publik menilai, narasi “akomodasi” itu terlalu sering dijadikan pembenaran bagi bagi-bagi kursi kekuasaan, sementara rakyat tetap menunggu kesejahteraan nyata.
Partai X: Kekuasaan Itu Amanah, Bukan Harta yang Dibagi
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menilai bahwa kritik Anies merupakan cermin kekecewaan rakyat terhadap pejabat yang sibuk menata kursi kekuasaan, bukan menata keadilan sosial.
Menurutnya, jabatan publik bukan hak istimewa, melainkan amanah untuk melayani rakyat. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi kini yang dijaga hanya kekuasaan, bukan kesejahteraan,” ujar Rinto dengan nada tegas.
Ia menyoroti bahwa bagi-bagi jabatan hanya melanggengkan oligarki dan mempersempit ruang meritokrasi. “Ketika jabatan ditentukan oleh kepentingan individu, maka yang dikorbankan adalah kualitas pelayanan publik,” katanya.
Prinsip Partai X: Kekuasaan untuk Keadilan, Bukan Kepentingan
Partai X memegang prinsip bahwa negara harus berdiri di atas moral, akal sehat, dan akuntabilitas publik. Pemerintah wajib menegakkan sistem merit yang berbasis kinerja dan integritas, bukan loyalitas kekuasaan.
Dalam pandangan Partai X, kekuasaan hanyalah sarana, bukan tujuan. “Negara yang sehat adalah negara yang menilai pejabatnya dari kerja, bukan kedekatan,” bunyi pernyataan resmi Partai X.
Partai X juga menilai, praktik bagi-bagi jabatan adalah bentuk penyimpangan konstitusional dari makna pemerintahan rakyat. “Kekuasaan yang tak berpihak pada kesejahteraan rakyat hanya akan menjauhkan keadilan sosial dari kehidupan bernegara,” tegas pernyataan itu.
Solusi Partai X: Reformasi Rekrutmen Publik dan Keadilan Ekonomi
Partai X menawarkan solusi konkret untuk memutus rantai bagi-bagi jabatan dan mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat.
Pertama, reformasi sistem rekrutmen pejabat publik. Semua posisi strategis harus berbasis kompetensi, kinerja, dan rekam jejak integritas. Tidak boleh ada intervensi pemerintahan atau transaksi kekuasaan.
Kedua, transparansi dalam penyusunan kabinet. Rakyat berhak tahu alasan penunjukan setiap pejabat publik agar tak ada ruang bagi praktik balas budi kekuasaan.
Ketiga, pemerataan kesejahteraan melalui ekonomi kerakyatan. Negara wajib fokus membagi hasil pembangunan secara adil kepada rakyat kecil, bukan kepada pejabat kekuasaan.
Keempat, penguatan lembaga pengawasan publik. Lembaga negara harus bebas intervensi dan memiliki kewenangan memeriksa penyalahgunaan jabatan, bahkan di level tertinggi.
Kelima, pendidikan berbasis moral kenegaraan. Setiap kader pemerintahan dan pejabat publik wajib dididik dalam etika pelayanan, bukan strategi kekuasaan.
Rinto Setiyawan menegaskan, kritik Anies tidak boleh dipandang sebagai serangan pribadi, tetapi sebagai peringatan moral terhadap arah bangsa. “Ketika jabatan jadi rebutan, maka rakyat kehilangan harapan,” katanya.
Menurut Partai X, sudah saatnya pemerintah mengubah arah dari bagi-bagi jabatan menuju bagi-bagi kesejahteraan. “Kekuasaan itu bukan warisan, tapi tanggung jawab. Dan tanggung jawab terbesar negara adalah memastikan rakyat hidup sejahtera,” pungkasnya.
