beritax.id – Sebanyak 150.000 guru akan menerima beasiswa pendidikan mulai tahun depan. Program ini diharapkan meningkatkan kualifikasi akademik bagi guru yang belum bergelar Strata 1 (S1) atau Diploma 4 (D4). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut, anggaran telah disiapkan untuk tahun 2026 dengan nilai bantuan Rp6 juta per tahun atau Rp3 juta per semester bagi setiap penerima.
Namun, di balik langkah afirmatif itu, Partai X menilai kebijakan ini belum menyentuh akar persoalan kesejahteraan tenaga pendidik. Kenaikan kapasitas tanpa peningkatan kesejahteraan yang signifikan hanya akan membuat guru makin terbebani secara ekonomi di tengah naiknya biaya hidup.
Partai X: Negara Wajib Lindungi dan Sejahterakan Guru
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan kembali tiga tugas negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks pendidikan, katanya, guru adalah tiang negara yang menopang masa depan generasi. Maka, kebijakan negara terhadap guru harus bersifat menyeluruh, bukan sekadar simbolik.
“Peningkatan kualitas tanpa kesejahteraan hanya menciptakan beban baru bagi guru. Ilmu memang naik, tapi gaji tetap seret. Negara tidak boleh menjadikan guru sebagai instrumen statistik kebijakan, melainkan sebagai manusia yang wajib dihormati dan disejahterakan,” ujar Prayogi dengan tegas.
Partai X menyoroti kesenjangan struktural antara program pelatihan dan realitas kesejahteraan guru, terutama mereka yang berstatus honorer. Banyak guru masih hidup dengan pendapatan di bawah kebutuhan layak, meski dituntut profesionalitas tinggi.
Selain itu, sistem sertifikasi dan tunjangan yang lambat membuat para guru harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya. “Guru diberi pelatihan coding dan kecerdasan buatan, tapi banyak yang masih berutang untuk biaya hidup. Ini ironi kebijakan pendidikan yang kehilangan empati,” tambah Prayogi.
Partai X menilai, jika negara ingin mewujudkan pendidikan berkualitas, maka fondasi kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama. Pendidikan tidak akan pernah maju bila pengajarnya hidup dalam ketidakpastian ekonomi.
Prinsip Partai X: Negara Efektif, Transparan, dan Berpihak pada Pendidik
Dalam pandangan Partai X, pendidikan adalah instrumen kedaulatan bangsa. Negara harus menjalankan fungsi secara efektif, efisien, dan transparan untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan memberi dampak langsung kepada tenaga pendidik di lapangan.
Guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi penjaga nilai dan akhlak bangsa. Karena itu, Partai X menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan harus kembali pada prinsip keberpihakan terhadap rakyat pendidik, bukan sekadar proyek pencitraan anggaran.
Solusi Partai X: Reformasi Pendidikan Berbasis Keadilan dan Kemandirian Guru
Sebagai solusi, Partai X mendorong penerapan Reformasi Sistem Pendidikan Berbasis Kemandirian dan Kesejahteraan Pendidik, sebagaimana tercantum dalam prinsip dan solusi Partai X. Pemerintah perlu membangun sistem “Pendidikan Sejahtera Nasional”, di mana setiap kebijakan pelatihan dan peningkatan kapasitas disertai dengan jaminan kesejahteraan, asuransi sosial, dan insentif ekonomi bagi guru di seluruh pelosok.
Selain itu, Partai X juga menekankan pentingnya birokrasi digital pendidikan untuk mempercepat penyaluran beasiswa, tunjangan, dan sertifikasi agar tidak lagi terhambat oleh tata kelola yang lamban. Transparansi pengelolaan anggaran pendidikan harus menjadi budaya, bukan sekadar jargon administratif.
“Guru adalah panglima peradaban. Jika negara menyejahterakan guru, maka bangsa akan cerdas dan berdaulat. Tapi jika guru terus dibiarkan berjuang sendiri, maka masa depan negeri akan tumpul,” pungkas Prayogi dengan nada tegas
