beritax.id – Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menyebut ada 125 daerah menaikkan pajak bumi dan bangunan per 15 Agustus 2025. Namun, polemik paling keras justru muncul di Pati, Jawa Tengah. Bupati Sudewo dianggap arogan saat menghadapi protes rakyat terkait kebijakan kenaikan pajak tersebut. Menurut Djohermansyah, alih-alih mengayomi, sang Bupati justru berkonfrontasi dan menantang rakyat yang keberatan dengan kebijakan PBB.
Partai X: Rakyat Semakin Tercekik
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa kenaikan PBB ini memperlihatkan lemahnya orientasi kepemimpinan. Menurutnya, tugas negara seharusnya jelas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan menekan rakyat dengan beban pajak baru. Partai X menilai, pemerintah daerah telah melupakan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan. Justru rakyat kini kian terhimpit, sementara pemimpin terlihat sibuk mempertahankan ego.
Partai X berpandangan bahwa negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk mengelola kebijakan. Mereka bukan pemilik negara, melainkan pelayan rakyat.
Dalam prinsip Partai X, rakyat adalah raja, sementara pejabat hanyalah pekerja negara yang wajib transparan, efektif, dan efisien dalam melayani.
Kepemimpinan yang arogan jelas bertentangan dengan nilai kepamongan yang seharusnya menenangkan rakyat, bukan menantang mereka.
Solusi Partai X untuk Kepemimpinan Daerah
Partai X menawarkan sembilan langkah penyembuhan bangsa yang relevan dengan situasi ini. Pertama, pemisahan tegas negara dan pemerintah agar rakyat tidak ikut menderita akibat salah urus. Kedua, reformasi hukum berbasis kepakaran sehingga rakyat terlindungi dari kebijakan semena-mena. Ketiga, transformasi birokrasi digital agar pungutan pajak lebih transparan dan adil. Keempat, musyawarah kenegarawanan nasional yang melibatkan kaum intelektual, agama, budaya, dan TNI/Polri untuk menyusun desain tata kelola baru. Dengan demikian, kebijakan pajak tidak hanya menjadi instrumen beban, tetapi alat pemerataan yang berpihak kepada rakyat.
Partai X menegaskan bahwa kepemimpinan daerah harus berlandaskan kepamongan, yakni sikap mengayomi, mendengar, dan menenangkan rakyat. Pemimpin sejati adalah negarawan, bukan penguasa arogan. Kenaikan PBB di 125 daerah seharusnya dikelola dengan komunikasi jujur, transparansi, dan keberanian memberi solusi yang berpihak pada kesejahteraan. Tanpa perubahan mendasar, rakyat akan terus tercekik, sementara pemimpin sibuk dengan kepentingan sendiri.
